Foto : Riswan Ansari, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kabupaten Rokan Hilir. (dok/Js) R...
 |
| Foto : Riswan Ansari, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kabupaten Rokan Hilir. (dok/Js) |
Rohil, - Belakangan ini, jaringan telekomunikasi di wilayah Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau mengalami gangguan yang terbilang sangat parah, bahkan nyaris tidak dapat berfungsi.
Hal itu dirasakan oleh masyarakat secara global, baik jaringan telepon biasa maupun signal internet yang membuat warga kesulitan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai alat komunikasi lewat jaringan telekomunikasi.
"Lebih kurang sudah satu minggu terakhir ini kita kesulitan berkomunikasi lewat telepon, bahkan kadang tidak dapat terhubung, kalaupun bisa terhubung, terkadang tiba-tiba mati sendiri, udah gitu suara putus-putus," ujar salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya itu saat ditemui awak media ini di salah satu kedai kopi di seputaran Balam Km.36, Kecamatan Balai Jaya, Selasa (22/3/22).
Disisi lain, Riswan Ansari, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kabupaten Rokan Hilir juga mengaku kecewa terhadap penyedia jaringan telekomunikasi yang ada di daerah Balam.
"Kalau begini terus, terbengkalai kita beraktivitas sehari-hari, karena kebetulan pekerjaan kami sangat membutuhkan jaringan telepon, kecewa kita, padahal kita harus bayar mahal untuk beli paket telepon maupun paket internet, tapi nyaris tidak bisa kita gunakan," ujar Riswan yang akrab disapa Iwan kepada media ini.
"Saya sebagai Sekretaris DPD JPKP Rohil sangat kecewa terhadap buruknya jaringan telekomunikasi yang akhir-akhir ini dirasakan masyarakat sangat buruk, kita berharap para penyedia jaringan dan juga instansi terkait dapat mengambil langkah dan tindakan untuk memperbaiki buruknya signal tersebut," tutur Sekretaris DPD JPKP Rohil itu.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih melakukan upaya konfirmasi kepada pihak penyedia jaringan telekomunikasi dan juga instansi pemerintah terkait untuk mempertanyakan kondisi jaringan yang cukup buruk dirasakan warga. (Js)
Editor : Red
