PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Proses pengumuman kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupate...
PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Proses pengumuman kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali menjadi sorotan publik. Rabu (01/01/2025), pengumuman ini yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan justru memicu kekecewaan sejumlah peserta, yang menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam proses penentuan kelulusan.
Salah satu isu utama yang mencuat adalah tidak adanya keterbukaan terkait nilai perangkingan antar peserta dalam satu instansi. Seorang peserta yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. "Saya tidak tahu berapa nilai saya dibandingkan dengan peserta lain. Tidak ada transparansi yang jelas dalam perangkingan. Padahal, ini penting untuk memastikan prosesnya adil," ujarnya.
Peserta lain juga mengkritisi sistem seleksi yang dianggap tidak memberikan prioritas kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi. "Banyak yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru tergeser oleh peserta baru. Kami berharap pemerintah memperhatikan aspek keadilan, terutama untuk mereka yang telah lama berkontribusi," ungkap salah satu peserta.
Lebih parahnya, muncul dugaan adanya “peserta titipan” yang diluluskan meski memiliki nilai rendah. Hal ini memicu keresahan di kalangan peserta lain yang merasa telah mengikuti tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh. "Kami mencurigai ada praktik tidak sehat, di mana peserta baru dengan nilai rendah bisa lolos. Kami siap mengungkap fakta ini dan meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka," tegas salah seorang peserta.
Selain itu, para peserta mendesak agar hasil nilai ujian berbasis CAT (Computer Assisted Test) diumumkan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka menilai langkah ini sangat penting untuk memastikan seleksi berjalan secara transparan dan adil.
"Kami ingin hasil nilai diumumkan secara terbuka. Jangan sampai ada kecurangan yang mencederai kepercayaan kami terhadap pemerintah," ujar seorang peserta lainnya.
Polemik ini menambah panjang daftar masalah dalam proses seleksi PPPK di Kabupaten Kerinci. Para peserta berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi yang seharusnya menjunjung asas transparansi dan keadilan.
(Wn)
